Korpri Sulteng Komitmen Jaga Netralitas di Pilkada

Palu – Pada acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawas Pemilu beberapa waktu lalu, Plt Ketua Korps Pegawai Negeri Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah, Dra. Deri B. Djanggola, M.Si dalam sambutannya mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) harus mengedepankan netralitas dan profesionalitas dalam sembilan pilkada yang akan berlangsung di Sulawesi Tengah.

“Maksud penandatangan MoU antara Korpri bersama Bawaslu Sulteng agar PNS yang terhimpun dalam wadah Korpri tetap mengedepankan netralitas dan profesionalitas di pilkada Sulawesi Tengah, walaupun PNS punya hak untuk memilih,” katanya.

Deri Djanggola menegaskan berdasarkan doktrin Korpri maka PNS harus mengedepankan profesinalismenya dalam seluruh sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Profesionalisme tersebut kadang teruji dengan ketidaknetralan birokrasi yang mempengaruhi netralitas PNS di pemilihan kepala daerah.

Lebih jauh dia mengatakan, mewujudkan netralitas dan profesionalitas PNS di pilkada bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi ketidaknetralan PNS.

“Pertama anggota Korpri terikat pada politik authority atau aturan organisasi dalam pemerintahan. Kedua lemahnya komitmen anggota Korpri saat dihadapkan pada kekuatan politik tertentu. Ketiga, kurang pahamnya PNS terhadap pentingnya netralitas dalam demokrasi,” katanya.

“Saat ini yang perlu diupayakan PNS di Sulawesi Tengah adalah memelihara dedikasi, integritas, dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, yang pada intinya menjadikan Korpri sebagai organisasi yang netral dan profesional untuk menyikapi secara responsif dan kondusif berbagai kritikan dari masyarakat,” tambahnya.

Deri Djanggola juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan beberapa surat himbauan terkait netralitas PNS.

“Tidak hanya persoalan netralitas, tetapi dalam UU ASN dicantumkan bahwa pegawai negeri sipil harus netral dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, apakah itu pemilihan Gubernur atau pemilihan bupati dan walikota,” tegasnya.

“Kami secara tegas akan menegur atau memberikan sanksi kepada PNS yang tidak menjaga netralitas dan profesionalitasnya dalam pilkada. Mari kita bersama-sama menjaga komitmen ini,” ungkapnya.

PNS Melanggar, Segera Laporkan

Pada acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawas Pemilu beberapa waktu lalu, Plt Ketua Korps Pegawai Negeri Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah, Dra. Deri B. Djanggola, M.Si menghimbau kepada seluruh SKPD untuk melaporkan jika ada PNS yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah.

“Sebagi bentuk komitmen, Korpri menghimbau kepada seluruh kawan-kawan di SKPD untuk mau melaporkan terhadap PNS-PNS yang terlibat dalam politik praktis. Ini adalah komitmen kita bersama untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pilkada secara benar,” katanya.

“Ada beberapa PNS yang saya amati tidak menjaga sikap netralitasnya dalam pilkada. Saya tidak tahu PNS tersebut sengaja atau tidak. Yang jelas mari mulai sekarang kita sama-sama menjadi komitmen ini, dengan menjaga netralitas PNS dalam melaksanakan pilkada di Sulawesi Tengah.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: