Reklamasi Teluk Palu Untuk Siapa?

Suara Kaum ter-Pinggir-kan

Sekira 2 hektar bagian laut Pantai Talise, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu telah berubah jadi daratan. Penimbunan Pantai Talise ini merupakan kegiatan reklamasi yang lakukan Perusda Kota Palu, dan dilaksanakan PT Yauri Properti Investama (YPI).

Lokasi tersebut juga jadi tempat sekira 35 nelayan setempat untuk menambat perahu. Timbunan pada laut yang merupakan bagian dari kegiatan reklamasi Pantai Talise, juga berada tepat di depan kurang lebih 18 hektar tambak garam milik 160 petambak garam Talise. Reklamasi juga berlangsung tepat didepan lapak 60 pedagang jagung bakar serta 75 pemilik kaffe.

“Katanya mo dikase gaga (dibangun jadi bagus/indah), sebenarnya kita menolak ini, tapi mau bagaimana lagi, kalau kita protes pasti mereka bilang ‘siapa kamu”,” kata Burhanuddin, ketua Kelompok Nelayan “Satu Hati” Talise Jalan Komodo II Kelurahan Talise.

“Untuk bisa jadi kristal garam itu butuh angin, butuh juga area resapan, kalau didepan situ ditimbun reklamasi, ya tidak tau bagaimana nantinya,” kata Muhammad Ali, petambak garam Talise.

Secara resmi, kegiatan reklamasi dibuka langsung Wakil Walikota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu pada Minggu 19 Januari 2014. Berdasarkan surat Walikota Palu, H Rusdi Mastura tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi nomor : 520/3827/Disperhutla, yang dikeluarkan kepada pihak pemohon PT YPI tertanggal 23 Desember 2013, reklamasi akan menimbun laut Pantai Talise seluas 38,33 hektar, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 23 Desember 2013 – 23 Desember 2018.

Perusda Kota Palu, melalui anak perusahaannya Palu Properti Sejahtera (PPS) menyebutkan, bahwa diatas kawasan reklamasi seluas 38,33 hektar tersebut nantinya akan dibangun pusat bisnis dan sarana wisata terbesar dan termegah, seperti Mall, hotel, ruko, apartemen, pusat permainan hingga kuliner.

“Jika reklamasi ini malah menurunkan pendapatan masyarakat disini atau menurunkan harga tanah bapak-bapak, silahkan ludahi muka saya. Tapi, kalau pembangunan kawasan ini bagus, dan harga tanah bapak naik, bagikan juga saya sedikit uangnya,” kata Mulhanan disambut tawa para tamu undangan yang hadir peletakan timbunan pertama reklamasi Teluk Palu di Pantai Talise.

“Kalau sekarang, siapa yang mau berkunjung ke Pantai Talise ini di siang hari? Aktivitas ekonomi baru berjalan hanya pada malam hari. Nah dengan reklamasi ini, kami akan membuat sebuah kawasan kuliner, dengan fasilitas lengkap dan representativ, sehingga pengunjung bisa menikmatinya baik pada siang maupun malam hari,” jelas kuasa direksi PPS, Taufik Kamase.

Namun, dua hektar timbunan dari total target reklamasi seluas 38,33 hektar di Pantai Talise, saat ini telah menghilangkan secara paksa tambatan perahu milik 35 nelayan setempat. Dua bagang yang tinggal beberapa meter dari bibir timbunan juga tidak lagi menghasilkan, pasalnya pondok milik Burhanuddin yang dijadikan tempat untuk memperbaiki jarring ikan juga telah berdiri ditengah area reklamasi, tanpa kejelasan ganti rugi.

“Mau kerja bagaimana, dulu kita kalau siang selalu kumpul sambil memperbaiki jarring, sekarang mau kerja debu semua, jadi ya begini saja dulu, sambil menunggu kesepakatan harga ganti rugi pondok dan bagang kami. Selain itu, didepan situ ada terumbu karang tempat bertelur ikan batu, kalau itu ditimbun tidak tahu bagaimana kami, tentu harus lebih jauh lagi kita cari tempat yang ada ikannya. Soalnya sekarang ikan disini sudah sarjana semua. Belum lagi bahan bakar yang tambah mahal begini,” pasrah Burhanuddin.

“Sebenarnya lebih baik memang tambak garam ini dipertahankan, karena ini tanah yang bagus sekali, saya ini tidak sekolah, tapi bapak bisa cari dimana ada orang produksi garam ditengah kota, Cuma di Palu,” ucap Muhammad Ali petambak ikan.

Untuk membuat dataran diperairan Pantai Talise seluas 38,33 hektar, pihak perusahaan pelaksanan membutuhkan material urug sebanyak 1.823.700. m3 timbunan padat (Sumber Kerangka Acuan), yang akan diambil dari enam (6) kelurahan, yakni Kelurahan Kalora, Silae, Watusampu, Tondo, Kawatuna, Sungai Palupi.

Ditambah Tipo yang awalnya tidak masuk dalam daftar kelurahan yang diambil materialnya, yang kemudian berdasarkan surat keputusan walikota nomor 540/848/PU.ESDM/2013 tertanggal 17 Juli 2013, yang berisi izin kepada CV Trimitra Sejati, milik Jafri Yaury yang juga selaku direktur PT YPI untuk melakukan ekploitasi material di Kelurahan Tipo diatas lahan seluas 27,04 hektar.

Jika melihat isi perjanjian antara pihak Pemkot dengan PT YPI, pengambilan material urug dari tujuh kelurahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak memberikan keuntungan berarti bagi pihak Pemkot Palu.

“Karena bekas lokasi pengambilan material akan menjadi milik pihak perusahaan, disini pihak pemkot hanya memperoleh manfaat dan keuntungan dari retribusi kubikasi, jadi ini menjadi semacam land bankingnya PT YPI,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor.

“Seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya, kerusakan alam akibat ekploitasi material galian C telah berdampak langsung tidak hanya memperparah kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatnya resiko banjir bandang dari gunung ke pemukiman warga, juga meningkatnya warga yang menderita Inveksi Saluran Pernafasan (ISPA),” imbuh Ahmad.

Salah satu poin penting catatan notulen Pokja Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD Prov Sulteng, yang diselenggarakan Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Prov Sulteng di Hotel Lawahba, Selasa 25 Maret 2014 menyebutkan, pada dasarnya kegiatan reklamasi tidak dianjurkan; tapi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai ketentuan, salah satu bagian kecilnya adalah soal ANDAL yang harus memperhatikan RT/RW mulai kab/kota, provinsi bahkan nasional.

Menurut kepala BLH Prov Sulteng Mucklis, pasal 36 UU nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UPL/UKL , dan wajib memiliki izin lingkungan. Dan pasal 109 menyebutkan, bahwa jika suatu kegiatan tidak memiliki izin reklamasi belum memiliki izin lingkungan atau dikeluarkan instansi, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran pidana, dengan ancaman kurungan 1-3 tahun penjara serta denda Rp1-3 milyar.

“Izin lingkungan bisa keluar dengan dua syarat utama, yakni izin lokasi dan izin prinsip. Secara prinsip izin itu sah, apakah diditandangani bupati/walkot, gubernur/kementerian.Kedua kegiatan harus sesuai dengan RT/RW.Apabila dua hal ini tidak ada, maka wajib hukumnya komisi penilai AMDAL, mulai provinsi maupun kab/kota wajib untuk menolak,” kata Muchlis.

Dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Palu, Vony menyebutkan, bahwa setiap pembangunan berdasarkan UU nomoe 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas (Andallalin).

Beberapa pihak juga menyebutkan, bahwa penyusunan ANDAL reklamasi Teluk Palu wajib memperhatikan aturan-aturan terkait.

“Mari kita lihat RT/RW Kota Palu, pada pasal 49 ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa kawasan Pantai Teluk Palu ditetapkan sebagai kawasan pariwisata alam dan pariwisata buatan. Yang kami lanjutkan dengan pasal 85 tentang ketentuan umum peraturan zonasi dalam Perda Kota Palu yang menyebutkan bahwa sepadan pantai teluk palu diperbolehkan aktifitas rekreasi.Tetapi yang ingin kami sampaikan, bahwa tidak disebutkan adanya reklamasi.Jadi mungkin dapat kami sampaikan bahwa tidak ada rencana reklamasi didalam RTRW Kota Palu, disitu masalahnya,” ungkap Siti Nuraifah dari Dinas Cipta Karya Sulteng.

Nafas Sesak Kaum ter – Pinggir – kan

Dari total rencana reklamasi 38,33 hektar, hingga kini pengurugan telah mencapai sekitar dua hektar. Pengurugan telah meminggirkan tambatan perahu milik sekitar 35 nelayan di pantai Talise. Pengurugan juga tinggal beberapa meter dari dua bagang milik nelayan Talise.

Para nelayan juga telah kehilangan tempat penambatan perahu, dan kini telah berganti dengan tanah haram, reklamasi. Pondok milik ketua kelompok nelayan “Satu Hati” Talise, saat ini juga telah berdiri diatas lokasi pengurugan.

“Untuk tempat tambat perahu, katanya mau diganti rugi sebesar Rp1,5 juta per perahu, kalau untuk bagang kami minta Rp40 juta, tapi katanya perusahaan hanya bersedia Rp20-25 juta. Pondok saya juga belum jelas ganti ruginya,” kata Burhanuddin, ketua kelompok nelayan “Satu Hati” Talise.

Ketidakjelasan nasib juga dialamai 160 petambak garam Talise. Para petambak yang awalnya menolak reklamasi, akhirnya melunak setelah beberapa kali pertemuan dengan pihak perusda yang dimediasi Pemkot. Para petambak rela menjual lahan mereka, dari awalnya seharga Rp1 juta per meter, menjadi Rp3,5 juta per meter.

“Tapi tidak tahu bagaimana sudah, tahun lalu para petani dibagikan buku rekening, tapi isinya nol, dan sampai sekarang tidak tahu kelanjutannya,” kata salah seorang nelayan, Muhammad Ali.

Namun, jauh dalam hati para petambak, sebenarnya menolak reklamasi, karena hanya itu pekerjaan tumpuan hidup bagi keluarganya. Tapi apa daya, reklamasi telah dimulai, proses pembentukan Kristal garam yang bergantung pada angin dan area resapan air, akan hilang terhalang reklamasi dan bangunan bertingkat.

“Jika permintaan kami tidak diberi kejelasan, maka kami sepakat untuk menghentikan penimbunan itu,” tegas Muhammad.

Jika para nelayan mengharap bagang mereka diganti dengan sesuai, maka mereka masih ada harapan untuk membangun kembali bagang ditempat lain. Tapi, bagi para petambak garam, setelah reklamasi jelas tambak mereka akan termatikan, karena unsur alami pembentukan Kristal garam ikut hilang. Untuk itulah para petambak menaikan harga jual lahan mereka, agar bisa mencari tanah baru serta untuk modal membangun usaha kembali.

Meskipun, baik pihak pemkot maupun perusda berjanji, bahwa masyarakat sekitar yang terdampak reklamasi langsung akan diserap sebagai tenaga keamanan dan buruh dikawasan reklamasi.

Nelayan Total 1800* orang 35-40 berada di kawasan reklamasi
Petambak Garam 160 petambak Terbagi dalam 16 kelompok
Pedagang jagung bakar gerobak 60 pedagang
kaffe 75 pemilik
SMK Perikanan Dan Kelautan Tepat berada didepan kawasan reklamasi
Gerak Langkah Penimbun (nan)

Untuk menimbun laut seluas 38,33 hektar, Perusda membutuhkan 1,8 – 2 juta kubik material. Dalam kerangka acuan disebutkan, material akan diambil berasal dari enam titik kelurahan, masing-masing kelurahan Silae, Kalora, Sungai Palupi, Watusampu, Tondo dan Kawatuna.

Ditambah satu lokasi yang awalnya tidak masuk dalam perencanaan, namun belakangan dimasukkan melalui kerjasama susulan antara CV Trimitra Sejati, milik Jafri Yauri yang sekaligus juga sebagai direktur dari PT Yauri Properti Investama dengan pihak Pemkot Palu, yang diteken langsung walikota dan memberikan izin kepada CV Trimitra Sejati untuk melakukan ekploitasi material di Kelurahan Tipo.

Pengambilan material dari Kelurahan Tipo, mendapat perlawanan dari warga setempat karena pihak perusahaan yang ujug-ujug menurunkan alat berat dan puluhan dump truck untuk mengambil material.
Hilyas, perwakilan warga Tipo dalam dialog publik yang diselenggarakan Ombudsman RI perwakilan Sulteng mengatakan, warga melarang aktifitas pengambilan material di wilayahnya, karena pihak perusahaan tidak pernah melakukan komunikasi dengan warga.

Melihat kerangka acuan, potensi kerusakan lingkungan dan kerugian pemkot akibat pengambilan material urug cukup besar. Pasalnya beberapa kelurahan, seperti Silae, Tipo dan Watusampu memiliki riwayat banjir bandang yang menerjang pemukiman warga akibat aktifitas pengerukan material galian C.
Sementara pengurugan laut di Pantai Talise, menurut para nelayan telah menyentuh kawasan terumbu karang, tempat bertelurnya ikan batu (kakap merah), hilangnya kawasan publik, serta menurunkan kandungan garam air laut akibat perubahan pola arus pada titik masuknya air laut ke kawasan tambak garam.

Secara kualifikasi dan kompetensi, tim penyusus dokumen ANDAL yang beral dari Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Padjajaran serta beberapa tenaga ahli dari Universitas Tadulako Palu telah memenuhi syarat. Meski demikian, tetap ada hal yang menarik perhatian para pakar serta pihak terkait lainnya, dimana seharusnya kegiatan reklamasi mengacu pada dua aspek sebelum penyusuan ANDAL, yakni aspek teknis dan aspek hukum.

“Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 antara judul izin dan kegiatan harus sama,” kata Muchlis dari BLH Prov Sulteng.

Dari aspek hukum, Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Prov Sulteng menyandingkan tujuh peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri hingga perda baik kota maupun provinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: