Layanan Air Minum Dibawah 40 Persen

PARMOUT-Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, cakupan layanan air minum di Kabupaten Parmout masih sekitar 0,38-0,40 persen, sedangkan cakupan akses sanitasi berkisar 59-64 persen. Padahal sesuai RPJMD Kabupaten Parmout tahun 2013- 2018, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 0,44-0,46 persen untuk air minum dan 75–80 persen untuk sanitasi.

Terkait hal itu Wakil Bupati Parmout, Badru Nggai ketika membuka sosialisasi program Pamsimas II tingkat Kabupaten Parmout tahun 2015 belum lama ini meminta Bappeda Kabupaten Parmout menyusun perencanaan program air minum dan sanitasi yang lebih tepat sasaran, sebab hal itu akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. “Rencana aksi daerah bidang air minum dan sanitasi yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut dalam menyusun program Pamsimas di Parigi Moutong,” kata Wakil Bupati.

Lebih lanjut dikatakan, melalui program nasional pamsimas, pemerintah pusat bermaksud membantu pemerintah kabupaten dan kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat memiliki kebijakan dan strategi daerah mengenai pengembangan sistem Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model pamsimas.

Dalam rangka membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka pamsimas mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL terutama yang berbasis masyarakat seperti model pamsimas, kedalam dua cara, yaitu penyusunan kebijakan dan program prioritas air minum dan penyehatan lingkungan daerah jangka menengah dalam bentuk rencana aksi daerah (RAD) bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD dan menjadi substansi RPJMD bagi Kabupaten Parmout tahun 2013 – 2018 dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam rencana kerja pemerintah daerah, renstra SKPD terkait dan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAN) kabupaten dan kota, peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain asosiasi pengelola Spam.

“Kita berharap setelah kegiatan ini terjadi peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan sistem informasi pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dan pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: