Animo Pengurusan Dokumen Kependudukan di Buol Makin Tinggi

Buol- Animo keluarga masyarakat Kabupaten Buol untuk mengurus dokumen kependudukan sangat tinggi, sejak mulai diterapkannya aturan kepengurusan Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akte kematian bagi warga secara gratis.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Buol Dadang Hanggi kepada Metrosulawesi, Senin pekan lalu mengatakan, tingginya animo masyarakat itu, selain karena gratis, juga sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pihaknya.

Ia menambahkan, kepemilihan dokumen kependudukan sangat penting, seperti termaktub dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2013, yang telah diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013, tentang administrasi kependudukan. Dimana terdapat perubahan yang mendasar diantaranya tujuan utama untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,

“Dalam pengurusannya tidak diskrimatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal maupun pelayanan prima yang menyeluruh, untuk mengatasi permasalahan kependudukan,” katanya.

Disamping itu pula, dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan lainnya, serta dapat pula menjamin akurasi data kependudukan serta keabsahan dokumen kependudukan itu sendiri.

Dadang juga menambahkan, bahwa perubahan yang mendasar dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 adalah masa berlaku KTP yang semula lima tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. Sedangkan data kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota merupakan satu-satunya data kependudukan, yang digunakan untuk semua keperluan alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan lain-lain.

Sedangkan untuk pencatatan dokumen personalisasi e-KTP yang selama ini terpusat di Jakarta, sambung Dadang, akan diserahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mulai tahun anggaran 2014. Begitu pula penerbitan akte kelahiran yang semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah hanya dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten/kota, sesuai dengan putusan Mahkama Konstitusi tanggal 30 April 2013.

“Sedangkan untuk penerbitan akte pencatatan sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya hanya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengakuan dan pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama,” katanya.

Namun yang belum sah menurut hukum agama dan pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi akte pengesahan anak.

Sedangkan untuk pelaporan dan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT dan pengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: