KPK Telusuri Suap Pilkada Banggai

Jakarta, Metrosulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan praktik suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sidang sengketa Pilkada Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 2011.

“KPK masih melakukan pengembangan kasus lain Akil Mochtar,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Yuyuk menegaskan penyidik akan terus menindaklanjuti sejumlah perkara sengketa pilkada yang ditangani Akil termasuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sementara itu, tokoh masyarakat Sulteng Zulkifli Niode mendatangi KPK guna melaporkan dugaan suap terhadap Akil Mochtar terkait sidang sengketa Pilkada Kabupaten Banggai berdasarkan Tanda Terima Surat/Dokumen Nomor Registrasi: 56/200 tertanggal 16 September 2015.

“Kita duga ada permainan antara hakim MK yang menangani perkara tersebut, ini yang kita laporkan ke KPK,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan awalnya hakim MK yang terdiri dari Tim Panel Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva menyatakan terjadi praktik politik uang pada Pilkada Banggai berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/ PHPU.D-IX/2011.

Zukifli mengungkapkan para hakim panel MK itu menyatakan seluruh pihak terkait dalam perkara itu melakukan praktik politik uang.

“Namun, tidak ada tindak lanjut dari putusan MK tersebut bahkan mereka yang disebut melakukan politik uang tidak dianulir keterpilihannya pada Pilkada Banggai,” kata Zulkifli.

Zukifli menekankan KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan suap terkait sidang sengketa Pilkada Banggai yang diduga menyeret mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Zukifli juga berharap penyidik KPK membuka seluruh kasus dugaan suap yang sidang sengketa pilkada yang ditangani Akil termasuk Pilkada Kabupaten Banggai. Tokoh masyarakat asal Sulteng itu mengaku pernah melaporkan dugaan praktik politik uang terkait sengketa Pilkada Banggai ke KPK sekitar Desember 2014.

“Namun saat itu KPK meminta bukti kerugian negara minimal Rp1 miliar,” tutur Zulkifli.

Zulkifli berharap KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus terkait Akil sehingga KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

“Ada beberapa perkara suap sengketa pilkada terkait Akil yang dikembangkan KPK. Kami harap kali ini KPK juga menindaklanjuti laporan kami,” kata Zulkifli.

Sejumlah kepala daerah yang diduga menyuap Akil telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan beberapa diantaranya telah menjalani persidangan dan diputus bersalah. Akil sendiri telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah divonis penjara seumur hidup.

Kronologis

Diketahui, keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banggai pada Pilkada Bangai tahun 2011 yang menetapkan pasangan Sofhian Mile-Herwin Yatim sebagai pemenang pada Pilkada tahun 2011 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kala itu, penyelanggara pilkada itu digugat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung di Pilkada 2011 yakni Ma’Mun Amir dan Muh Faizal Mang dengan didampingi sejumlah sejumlah advokat. Perolehan suara antara Sofhian Mile-Herwin Yatim dengan Ma’Mun Amir- Muh Faizal Mang selisih  sekitar 4.000 suara.

Saat itu, KPU Banggai memberi kuasa kepada advokat Hartawan Supu, Rusmin H Hamzah, dan Ali Rizaly yang merupakan advokat/pengacara dan penasihat hukum, yang berkantor pada Kantor ”Law Firm H.Idham Chalid & Rekan” (Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research), yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Palu.

Sedangkan pasangan Sofhian Mile-Herwin Yatim memberi kuasa kepada Giofedi, Andi Syafrani, Rivaldi, Irfan Zidny, Sahrul, Nasrul Jamaludin dan Edmon L Siahaan. Keseluruhan advokat/konsultan hukum yang bergabung pada Gia and Partners Law Firm, beralamat di Jakarta.

Setelah melalui proses persidangan, MK kemudian menolak gugatan yang diajukan pasangan Ma”mun Amir-M. Faizal Mang. Meski saat itu diwarnai protes, MK mensahkan keputusan KPUD Kabupaten Banggai yang telah menetapkan pasangan Sofhian Mile-Herwin Yatim sebagai pemenang pemilukada.

Putusan MK inilah yang diduga terjadi praktik suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. (ant/zal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: