Wali Kota : Reklamasi Tidak Diharamkan

Palu, – Wali Kota Palu H Rusdy Mastura menegaskan, bahwa reklamasi tidak diharamkan selama dilaksanakan dengan mengikuti peraturan dan undang-undang. Hal ini dia ungkapkan saat menghadiri open house yang dilakukan anggota Komisi V DPR-RI Ahmad Ali di kediaman pribadinya, Sabtu (18/7).

Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan Walhi Sulteng yang disampaikan kepada media massa di Kota Palu melalui rilisnya, serta pernyataan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulteng, yang melaporkan dugaan maladministrasi pada kegiatan reklamasi Pantai Talise.

Kepada Metrosulawesi, wali kota menantang semua pihak yang menyatakan bahwa Reklamasi Pantai Talise melanggar aturan, agar datang ke kantornya guna duduk bersama membahas persoalan tersebut.

“Ini semua salah, nanti sudah jadi kamu juga injak-injak itu tempat. Saya kan sudah sering bilang, kalau mau datang saja ke kantorku, kita buka-bukan soal aturannya. Tidak usah bicara-bicara di koran apa semua. Ayo, kalau mau datang kesini, kapan?, nanti saya ketemukan dengan staf-stafku,” tantang wali kota.

Sebelumnya, melalui rilisnya yang dikirim via imel pada 1 Juli 2015, Walhi Sulteng menyatakan, ibarat kuda pacu semakin di pacu, semakin laju lari kuda, perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan Reklamasi Teluk Palu (RTP) yang dilaksanakan PT Yauri Properti Investama.

Meskipun ORI Perwakilan Sulteng telah mengeluarkan surat saran penghentian Reklamasi Teluk Palu No : 201/SRT/0069.2015/PLU.01/IV/2015 pada tanggal 20 april 2015, namun Pemkot Palu terus melakukan pengurugkan/ penimbunan Pantai Teluk Palu, bahkan Pemkot memerluas rencana RTP.

RTP yang dimulai 9 Januari 2014, tidak ada upaya penghentian dari Pemkot. Padahal pernyataan wakil Wali Kota Mulhanan Tobolotutu dalam seremonial penimbunan pertama RTP menyebutkan sudah mengantongi rekomendasi dari tiga kementerian telah terbukti tidak benar. Dengan dikeluarkannya surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) No : B. 821/KP3K.3/IV/2014 Pada tanggal 16 april 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah (KKP) belum mengeluarkan rekomendasi. Kemudian surat Kemendagri No 660/9600/IV/Bangda pada tanggal 26 November 2014, menyampaikan bahwa RTRW Kota Palu tidak mendeliniasi kawasan RTP Kota Palu dalam recana pola ruangnya.

Menejer Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah WALHI Sulteng Aries Bira menyampaikan, mestinya pemkot mencabut Izin RTP oleh PT Yauri Properti Investama.

“Alasannya sudah jelas sekarang pernyataan Mulhanan ketika itu tidak benar dan bahkan kedua kementerian tersebut telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perna mengeluarkan rekomendasi,” tulisnya.

Sebelumnya, ORI perwakilan Sulteng menyatakan, bahwa pihaknya sudah dua kali mengirim rekomendasi ke pihak PT Yauri Properti Investama agar menghentikan aktifitas reklamasi. Namun rekomendasi tersebut tidak pernah dihiraukan, baik oleh pihak PT Yauri Properti Investama sendiri, maupun oleh pihak Pemkot Palu.

Menanggapi hal ini, dengan tegas wali kota mengaku tidak mempersoalkan semua sikap dan pernyataan pihak-pihak tersebut.

“Biar saja itu kan kerja mereka,” pungkasnya.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: