Koalisi LSM Desak PT. BDM Bayar Upah Sesuai UMK

PALU – Koalisi 8 LSM mendesak pihak PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) agar membayarkan upah buruh sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Morowali sebesar Rp.1,8 juta. Desakan itu dikeluarkan menyusul adanya aksi mogok kerja yang dilakukan buruh perusahaan tersebut, Kamis (25/6/2015).

Ke-8 LSM tersebut adalah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Sulawesi Tengah (FNPBI SULTENG), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah (ED WALHI), Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (JATAM SULTENG), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Serikat Mahasiswa Progresif Sulawesi Tengah (SMIP SULTENG), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia Sulawesi Tengah (KPRI).

Aksi mogok yang melibatkan 300-an buruh PT. BDM itu dijadwalkan akan berlangsung selama dua pekan, hingga tuntutan mereka dipenuhi, yaitu hak-hak mendapatkan upah layak. Aksi tersebut adalah kedua kalinya setelah sebelumnya di Maret 2014 juga dilakukan aksi mogok serupa.

Dalam rilisnya disebutkan, pilihan untuk mogok tersebut merupakan akumulasi kemarahan buruh kepada PT. BDM atas pemberian upah murah yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali yang diharapkan mengawal dan mengontrol perusahaan juga cenderung diam atas masalah yang dihadapi buruh.

Laporan-laporan atas pelanggaran perusahaan PT. BDM telah diajukan beberapa kali lewat Serikat Buruh Tempat Kerja Front Perjuangan Buruh Indonesia (SBTK FNPBI) PT. BDM. Tetapi, tidak disikapi dengan baik, sehingga tidak ada pilihan selain mogok kerja.

Menurutnya, sejak smelter PT. BDM beroperasi, Bank Indonesia perwakilan (BI) Sulawesi Tengah melaporkan, realisasi pendapatan daerah Sulteng, pada triwulan I/2015 naik menjadi 22,06 persen dari total target anggaran 2015 sebesar Rp.2.768,26 miliar.

Tetapi upah buruh PT. BDM tidak mengalami perubahan dan masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten Morowali yang bernilai Rp.1,8 juta.

Masalah ini katanya telah dilaporkan SBTK-FNPBI PT.BDM, bahkan sudah dua kali melakukan penyuratan untuk pertemuan bipartit. Namun tidak mendapatkan tanggapan dari PT. BDM, sehingga pengurus SBTK-FNPBI kemudian melayangkan surat permintaan Tripartit kepada Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Morowali. Namun hal itu juga membuat mereka kecewa karena pihak managemen menolak untuk memenuhi tuntutan buruh.

Para buruh menuntut agar PT.BDM membayarkan Upah sesuai UMK Morowali sebesar Rp.1,8 juta yang dibayarkan variatif untuk level foreman dan operator hanya Rp.1.500.000 dan untuk level crew Rp.1.535.000. Ini tidak sesuai persentase kenaikan dari UMP ke UMK. Padahal dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 94 dijelaskan bahwa Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

“Dalam praktek upah murah ini, perusahaan memberikan upah pokok sebesar Rp. 995.000. seharusnya upah pokok yang harus dibayarkan dari besasaran UMK dan berpatokan pada pasal 94 UU ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 adalah Rp. 1.350.000,” tegas mereka dalam rilisnya yang ditandatangani : Ketua FNBI Sulteng, Muh. Ikbal Ibrahim ; Manager Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa Manu; Ketua Ketua KPRI SULTENG, Marianto Sabintoe; Manager Kampanye dan Advokasi ED WALHI SULTENG, Aries Bira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: