Jatam Tanpa Unjuk Rasa di Hari Anti Tambang

Palu, – Peringatan Hari Anti Tambang yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2015 di Sulteng berbeda seperti biasanya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng selalu memperingati hari anti tambang tersebut dengan menggelar unjuk rasa.

Tapi kali ini, LSM yang intens melawan kejahatan lingkungan itu, hanya menggelar jumpa pers sebagai refleksi peringatan hari tambang.

Direktur Jatam Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw dalam jumpa pers Jumat (29/5) mengungkapkan sejumlaha pesoalan di sektor pertambangan di tanah air.

Dia mencontohkan, sembilan tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur harapan dan masa depan warga Porong Sidoarjo Jawa Timur, tepatnya pada 29 Mei 2006 yang lalu, hingga detik ini semburan itu masih belum juga menunjukan tanda-tanda akan berhenti.

Sejak peristiwa itu warga mulai gelisah menunggu ganti atas kerugian yang mereka alami. Berbagai janji-janji kosong pun juga tak jarang mereka dengar. Termasuk waktu kampanye pemilihan presiden yang lalu.

Pada tanggal 29 Mei 2014 yang lalu dalam agenda kampanye Pilpres, Jokowi mengatakan dengan tegas di depan ribuan warga korban lumpur Lapindo.

“Dalam kasus seperti ini, negara seharusnya hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat,” kata Etal-sapaan akrab Syahrudin.

Jelas dalam komitmen yang diucapkan Jokowi dalam kampanye tersebut kata Etal lagi bahwa pemerintahan yang dia pimpin akan hadir berpihak pada rakyat dalam kasus kejahatan korporasi, khususnya korporasi pertambangan.

“Namun hingga menjelang satu tahun sejak jargon kampanye tersebut terucap, masih belum tampak kehadiran negara sebagai representasi kedaulatan rakyat dalam berbagai kasus kejahatan korporasi tambang,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain kasus tersebut, di Sulawesi Tengah juga marak terjadi kekerasan di sektor pertambangan. Sebut saja, kata dia kasus Tiaka yang menelan dua korban jiwa ditembus timah panas aparat dan belasan lainnya dipenjarakan karena menolak wilayah tangkapan mereka diambil alih oleh PT. Medco E&P di Balaesang Tanjung satu orang meninggal dunia juga karena timah panas aparat serta puluhan orang dipenjara. Terakhir, kata dia adalah kasus PT Bintang Delapan Mineral di Morowali.

“Untuk itu Jatam Sulawesi Tengah, sebagai organisasi yang aktif menyuarakan soal-soal penyelamatan manusia dan lingkungan dari bahaya ekstraksi pertambangan dengan ini menyerukan kepada  pemerintah untuk segera melakukan pengambil-alihan semua pabrik-pabrik smelter ke dalam kekuasaan negara, khususnya pabrik smelter milik PT. Sulawesi Mining Investment dan PT Vale Indonesia serta Donngi Senoro LNG di Banggai. Kami juga meminta pemerintah tidak boleh absen dalam kasus-kasus yang menjadikan rakyat sebagai korban,”(metrosulawesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: