Diteror Perusahaan, Petani Toili Mengadu ke FRAS Sulteng

Palu, – Wajah Natu (60) dan istrinya, Samria (50) terlihat sangat letih. Petani asal Desa Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai itu sudah tiga hari berada di Kota Palu.

Keduanya memutuskan menemui koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng, Eva Bande, terkait perampasan lahan mereka yang dilakukan oleh PT Kurnia Luwuk Sejati milik taipan sawit, Murad Husain.

“Awalnya, Murad datang meminta lahan kami untuk ditanami sawit. Tapi waktu itu saya bilang lahan kami belum memiliki surat-surat. Dia bilang untuk urusan surat-surat tanah, biar dirinya yang urus,” kata ibu Samria, Kamis (28/5).

Akan tetapi kata Samria, setelah sawit itu berbuah, pihak PT KLS mengklaim kalau lahan itu miliknya karena masuk dalam HGU. Samria menuturkan, tahun 1982, ia dan suaminya bersama dua puluh orang lainya sudah mengolah lahan tersebut.

Mereka menanami lahan itu dengan padi, jagung, dan kelapa. Lalu kemudian pada tahun 2004 datang PT KLS mengajak mereka menjadi petani plasma.

“Sebenarnya kami ragu, tapi karena kami diyakinkan bahwa lahan dan sawit itu menjadi milik kami, akhirnya kami bersedia,” tuturnya.

Anehnya kata dia lagi, setelah penggusuran, penanaman, hingga sawit itu berbuah surat-surat tanah yang pernah dijanjikan oleh PT KLS tak kunjung tiba.

Lalu mereka menanyakan hal tersebut ke pihak perusahaan, bukanya jawaban yang mereka terima, tapi mereka dipaksa menerima uang ganti rugi sebesar dua ratus juta rupiah, Samria dan suaminya pun menolak.

“Kami ingin tanah kami kembali, kami tidak mau uang. Waktu itu saya langsung tolak tawaran PT KLS,” ujarnya.

Karena tidak menerima tawaran PT KLS, Natu dan istrinya Samria lalu diancam oleh pihak perusahaan. Mereka menurunkan preman hingga aparat kepolisian untuk menakut-nakuti Natu dan istrinya.

Natu mengaku, semua teman-teman petani sudah menyingkir karena takut diancam bahkan di intimidasi oleh aparat.

“Mereka datang dengan membawa senjata. Saya dan Samria lalu dibawah ke perusahaan untuk diintrogasi. Bahkan saya pernah berkelahi dengan satpam perusahaan tersebut, dan para polisi itu hanya menonton,” bebernya.

Masalah perampasan lahan mereka tersebut dalam penjelasanya sudah dilaporkan kepada Bupati Banggai, Sofyan Milhe, namun hingga kini tidak ada jalan keluarnya. Malah mereka disuruh melapor ke polisi. Tapi menurut Natu, melapor ke polisi itu hanya akan sia-sia, sebab pemilik PT KLS, Murad Husain orang yang punya banyak uang dan dia bisa membayar penegak hukum.

“Kami tidak mungkin melapor ke polisi karena Murad itu orang kaya dan bisa membayar aparat. Oleh sebab itu kami datang ke Palu melaporkan masalah yang menimpa kami kepada ibu Eva Bande. Kami berharap masalah ini bisa segera selesai,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator FRAS Sulteng, Eva Bande mengatakan perampasan tanah yang dilakukan PT KLS dengan cara-cara yang licik harus segera dihentikan, karena itu adalah cara-cara kolonial.

Menurut aktivis agraria itu, Murad Husein memanfaatkan kebodohan warga dengan merampas tanah mereka melalui bujuk rayu dan ancaman.

“Ini cara-cara kolonial dan harus segera dihentikan. Murad Husein memanfaatkan kebodohan warga dengan bujuk rayu dan ancaman,” tegasnya.(metrosulawesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: