KPA Dorong Penyelesaian Konflik Agraria di Sulteng

Palu,  – Perkembangan kebijakan agraria dewasa ini baik nasional maupun lokal menuntut perhatian penting pelaku gerakan reforma agraria. Perlu ada analisa yang mendalam bagi pelaku gerakan untuk melakukan tindakan bersama dalam menyikapi setiap kebijakan yang ada.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat menghadiri dialog publik bersama Badan Pertanahan Nasional Sulteng, Dinas Kehutanan Sulteng, Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Petani, dan organisasi masyarakat sipil lainya di Citra Mulia Hotel, Palu, Senin (25/5).

Dewi mengatakan, sejak Jokowi menjadi presiden, dia menjanjikan 9 juta hektare tanah untuk rakyat atau land reform. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas Jokowi.

“Saya melihat land reform menjadi isi bagi pembaruan agraria. Tapi kita juga ingin memastikan apakah 9 juta hektare tanah tersebut mencapai target serta jalan keluar bagi penyelesaian konflik agraria di Indonesia khususnya di Sulteng,” kata Dewi.

Ia menambahkan ada satu akar masalah selama ini terus terjadi yaitu soal ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan atas tanah. Masalah itu timbul diakibatkan oleh keputusan-keputusan pejabat publik yang lebih berpihak pada koorporasi pertanian, sementara petani kecil semakin terpinggirkan.

Hal senada juga disampaikan mantan direktur Walhi Sulteng, Aristan. Menurut calon bupati Sigi itu banyak konflik agraria yang terjadi di Sulteng diakibatkan kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan kata ia lagi, konflik tersebut membawa bencana dengan jatuhnya korban jiwa.

“Mendiskusikan konflik agraria hanya akan menaikan asam lambung kita, karena sudah lama masalah ini dibicarakan namun tidak pernah selesai,” ujar Aristan.

Aristan mengatakan, pada tahun 1996 ketika masih aktif melakukan pendampingan dan advokasi terkait konflik agraria, ada kasus yang cukup menarik karena melibatkan pejabat daerah, masyarakat dan perusahaan perkebunan yaitu kasus perambahan hutan suaka margasatwa Bangkiriang, Kabupaten Banggai.

“Dari rambut saya berwarna hitam sampai rambut saya berwarna putih, hampir sembilan belas tahun yang lalu kasus itu tidak pernah selesai. Mungkin dengan peraturan bersama empat menteri ini bisa menjadi jalan keluar bagi penyelesaiaan konflik agraria di Sulteng,” ungkapnya.

Aristan menjelaskan penyelesaian konflik agraria sebenarnya tidak rumit, itu tergantung itikad baik dari pemerintah dan kemampuan untuk mengakhiri konflik agraria.

“Untuk mengubah mental korup dan tertutup dari pejabat daerah kita selama ini, kita mungkin butuh seorang pemimpin yang sedikit melawan mainstream,” jelasnya.

Dialog publik yang bertema “Reforma Agraria dan Percepatan Implementasi Peraturan Bersama Empat Menteri Bagi Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan” itu juga menghadirkan perwakilan masyarakat adat Dongi-Dongi Kabupaten Sigi, serta pejuang agraria Sulteng, Eva Susanti Bande sebagai pemateri pembanding.(metrosulawesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: