FRAS Desak Polres Morut Tangkap AH Renggah

Morowali Utara – Ratusan petani yang tergabung dalam Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) berunjuk rasa di kantor DPRD dan Kantor Polres Morowali Utara (Morut), terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) seluas 7.244,33 ha di Kecamatan Petasia Timur yang dinilai bermasalah.

Koordinator aksi Ristan dalam orasinya mengatakan, sejak tahun 2006 hingga saat ini PT ANA tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan penanaman sawit di Morut. Bahkan perusahaan itu sudah merampas tanah warga di lima desa Kecamatan Petasia Timur.

Dalam unjuk rasa itu FRAS juga mendesak Polres Morut untuk menangkap dan mengadili PJs Bupati Morut, Abdul Haris Renggah yang telah menerbitkan izin lokasi pembaharuan kepada PT ANA belum lama ini.

“Kami menuntut tanah yang digusur untuk ditanami sawit oleh PT ANA dikembalikan kepada warga. Kami juga mendesak Polres Morut untuk segera menangkap Bupati Morut, Haris Rengga karena telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 tentang persetujuan pembaharuan izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit terpadu kepada PT ANA,” kata Ristan, Senin (18/5).

Staf advokasi Walhi Sulteng itu menambahkan, Sebagai pejabat bupati sementara, Haris Renggah tidak seharusnya menerbitkan surat keputusan yang sifatnya strategis, seperti penerbitan izin lokasi perkebunan, karena bisa menimbulkan konflik dimasyrakat.

Kabag Ops Polres Morut, AKP Lukyi saat menerima dokumen laporan FRAS mengaku akan mempelajari serta menindaklanjuti dokumen tersebut.

“Kami akan pelajari dulu dokumenya, kemudian akan ditindaklanjuti,” ujar Lukyi.

Tapi pernyataan berbeda disampaikan Ketua DPRD Morut, Sarifudin Majid. Dihadapan pengunjuk rasa Sarifudin meminta kepada warga untuk tidak menghalang-halangi perusahaan untuk beraktifitas.

“Kalian tidak boleh memasang plang untuk menghalang-halangi perusahaan beraktifitas,” ujarnya dengan nada marah.

Ristan menilai, pernyataan ketua DPRD Morut itu dianggap telah melukai hati warga di lima desa Kecamatan Petasia Timur.

“Semestinya sebagai wakil rakyat, harus lebih memperjuangan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan perusahaan. Pernyataan ketua DPRD itu sudah menyakiti hati warga Kecamatan Petasia,” tandasnya.(metrosulawesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: