Aktifitas PT BDM Tidak Didukung AMDAL

PALU – Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan tahun 2010 untuk PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) ternyata tidak didukung dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Informasi itu terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III DPRD Sulteng bersama Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Badan Lingkungan Hidup Prov Sulteng di Ruang Baruga Kantor DPRD (12/5/2015).
“Yang ada baru sebatas AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Morowali kepada PT SMI pada tahun 2012. Yakni AMDAL terkait pembangunan Smelter. Sementara AMDAL untuk eksploitasi belum ada. Sehingga sejak 2008-2015 eksploitasi sumber daya alam jenis nikel oleh PT BDM belum dilengkapi dengan AMDAL,” kata Moh. Masykur, salah seorang anggota Komisi III DPRD Sulteng.
Hadir dalam RDP itu, Kepala Dinas ESDM, Bambang Sunaryo dan perwakilan Kepala BLH, Zainab Ishak. RDP itu sendiri dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Huisman Brant Toripalu serta sejumlah anggota komisi III antara lain Zainal Aibidi Ishak, Sony Tandra, Edmond Leonardo Siahaan, Syafrudin Mahasuni dan Muh. Masykur.
Dalam RDP tersebut, Zainab mengungkap bahwa selama ini aktifitas PT BDM sama sekali belum mengantongi dokumen AMDAL, yang ada baru PT MSI saja yang memiliki AMDAL. “Ini yang sangat disesalkan, sebab kok bisa-bisanya PT. BDM melakukan aksploitasi nikel dan secara leluasa mengeruk isi perut bumi di Bahodopi sementara aktifitas yang mereka lakukan tidak memiliki AMDAL,” sebut Masykur.
Fakta saat ini yang terjadi di Desa Bahomakmur, seluas 370 hektar lahan sawah petani tidak bisa lagi berproduksi karena sumber air dari irigasi sudah tidak ada lagi. Dan tingginya tingkat debu dari jalan holing. Desa tersebut sudah ditutup debu. Selain itu, data dari Puskesmas ditemukan tingkat penderita Inpeksi Salura Pernapas Atas (ISPA) mengalami peningkatan sejak PT. BDM mulai melakukan persiapan ekspoitasi.
“Ini baru tahap awal. Bisa dibayangkan bagaimana dampak lingkungan yang terjadi pada saat perusahaan sudah melakukan eksploitasi secara masif. Dampak yang timbul sudah pasti akan labih tinggi lagi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sudah seharusnya melakukan langkah-langka antisipasi dalam menyikapi permasalahan ini. Termasuk mencari jalan keluar terhadap apa yang dialami oleh masyarakat di Desa Bahomakmur,” ujar Masykur lagi.
Sekadar diketahui, RDP itu digelar oleh Komisi III setelah sebelumnya menerima aduan dari perwakilan warga masyarakat Desa Bahomakmur dan berkunjung ke lokasi PT. BDM dan Desa Bahomakmur. Rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP ini adalah setelah seluruh dokomen terkumpul, selanjutnya Komisi III akan memanggil manajemen PT. BDM untuk mencari solusi penyelesaian bagi warga masyarakat Desa Bahomakmur.
“Disamping itu, DPRD Prov. Sulteng melalui Komisi III berharap, setiap aktifitas pengerukan sumberdaya alam oleh perusahaan tetap tidak mengabaikan aturan perundang-undangan, memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan menjunjung tinggi nilai HAM, tandas Masykur lagi.(bp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: