Tipikor Bidik Kasus Reklamasi Pantai Kolonodale

Kolonodale, Metrosulawesi.com – Proyek reklamasi pantai di sekitar

pelabuhan Kolonodale, ibu kota Kabupaten Morowali Utara (Morut), yang tidak

selesai dikerjakan, kini dibidik aparat tindak pidana korupsi (Tipikor)

setempat. Proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2005/2006 diduga telah

merugikan keuangan negara dalam jumlah cukup besar.

“Betul. Saya juga pernah mendengar perbincangan aparat Tipikor terkait

reklamasi pantai yang terbengkalai itu. Kabarnya kasus itu akan diungkap

kembali karena terkait uang negara,” kata salah seorang pejabat di

lingkungan Pemkab Morut di Kolonodale, pekan lalu.

Menurutnya, dari perbincangan itu ia mendapatkan informasi bahwa proyek

yang terbengkalai itu akan diusut lagi mulai dari bawah seperti berapa

sebenarnya anggarannya, siapa yang mengerjakannya, kenapa tidak selesai,

apakah ada indikasi penyelewengan dan seterusnya.

“Kita tunggu saja perkembangannya. Pasti akan terbongkar dalam waktu dekat.

Kalau bukan Tipikor yang duluan masuk, mungkin inspektorat juga akan ikut

mengusut. Soalnya ini terkait uang negara,” papar pejabat yang minta tidak

disebut namanya itu.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Morowali, Janes Mesepi, yang dihubungi

terpisah mengemukakan proyek reklamasi pantai itu merupakan proyek tahun

anggaran 2005/2006. Besar anggarannya senilai Rp 8 miliar.

“Setahu saya proyek itu dikerjakan kontraktor dari Kendari, Sulawesi

Tenggara. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya sampai orang luar yang

kerjakan. Tapi pasti punya keterkaitan dengan yang mengelola proyek itu.

Tidak sulit untuk mengusutnya,” jelas mantan anggota dewan dari Partai

Buruh itu.

Menurut Janes, kasus ini sebenarnya pernah diusut pihak kejaksaan karena

ada indikasi kuat terjadinya penyelewengan saat pengerjaan proyek itu.

Tetapi masalahnya tidak tuntas karena bersamaan dengan hiruk-pikuk kampanye

pemilihan Bupati Morowali saat itu.

“Terlalu banyak kepentingan saat itu, apalagi penertiban aparat belum

seketat sekarang ini. Kalau betul kasus ini akan dibuka lagi, pasti bakal

ramai. Kita lihat saja nanti,” papar Janes yang saat itu duduk di Komisi I

DPRD Morowali.

Ia menyarankan untuk menghubungi mantan jaksa RO Marunduh yang sempat

menangani kasus itu. Dari situ bisa diketahui duduk perkara masalah

reklamasi pantai yang terjadi sekitar sepuluh tahun lalu tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat lagi dalam pertemuan

antara anggota DPR RI, Ahmad Ali, dengan masyarakat Morut, awal Maret lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di GOR Koramil di Kolonodale, salah

seorang peserta pertemuan, Yusri Ibrahim, mengusulkan kepada anggota DPR RI

itu memperjuangkan anggaran untuk menyelesaikan reklamasi pantai Kolonodale

yang terbengkalai karena kekurangan dana.

Sejak saat itu perbincangan mengenai proyek yang sempat menyita perhatian

masyarakat itu menjadi perbincangan hangat karena dinilai bermasalah sejak

awal.

Yusri Ibrahim yang ditemui terpisah mengaku telah didatangi oleh aparat

yang mengaku dari tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menanyakan mengenai

kasus reklamasi pantai tersebut. Namun Yusri mengatakan tidak mengetahui

persis soal proyek ini.

“Dalam pertemuan tersebut saya hanya sebatas memohon bantuan tambahan dana

dari pusat, agar proyek ini dapat terselesaikan dan ada manfaatnya bagi

masyarakat,” jelasnya.

Proyek reklamasi pantai di sekitar pelabuhan Kolonodale dikerjakan pada era

kepemimpinan Andi Muhammad sebagai Bupati Morowali. Proyek yang menelan

biaya sebesar Rp 8 miliar itu melekat pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Kantor Bupati Morowali.

Proyek itu tidak selesai dikerjakan dan masih menganga sekitar 20 meter.

Akibat tidak tersambungnya tanggul sesuai rencana awal, maka proyek itu

tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.(METROSULAWESI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: